Kemendagri Desak Pemprov Papua dan Papua Segera Terbitkan Persasus dan Perdasi Otsus

(Jakarta) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat, untuk segera menetapkan Peraturan daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Istimewa (Perdasi). Khususnya Perdasus tentang pembagian dan pengelolaan penerimaan dana otonomi khusus. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan mengatakan, perdasus itu sangat penting agar pelaksaan otonomi khusus di tanah Papua ini bisa berjalan optimal.

 

“Belum ditetapkan Perdasus dan Perdasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 21 tahun 2001, yaitu terutama Perdasus pembagian dan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksaan otonomi khusus Papua. Ini perdasus sangat penting menyangkut penerimaan atau uang. Ini belum terbit perdasusnya. Sehingga tentu saja akan mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka melaksanakan otonomi khusus itu.” Kata Djohermansyah.


 Evaluasi terhadap otonomi khusus Papua, mulai hari ini digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri. Evaluasinya bersifat menyeluruh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri,Djohermansyah Djohan mengatakan, hasil evaluasi menyeluruh ini, nantinya bisa dijadikan acuan pemerintah untuk memperbaiki kebijakan otsus Papua, hingga sembilan tahun mendatang. Ia mengakui evaluasi itu dilakukan karena tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan dana triliunan otonomi khusus di tanah papua, masih buruk. Padahal Otonomi Khusus sudah berlangsung 11 tahun. (dmr)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: