Pembagian Dana Otsus Papua Tak Perlu Diatur Dalam Permendagri

(Jakarta) Pengamat meminta Pemerintah pusat untuk tidak mengintervensi penggunaan dana otonomi khusus Papua. Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri bakal mengeluarkan Permendagri soal pembagian dana otsus hingga tingkat kabupaten/kota. Pengamat politik Budi Setyarso mengatakan Pemerintah pusat seharusnya mendorong agar pengaturan dana otonomi khusus dilakukan sendiri oleh daerah lewat peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah istimewa atau perdasi. Cara ini menurut Budi lebih sesuai dengan semangat otonomi khusus.

 

“Supaya bijak seharusnya pemerintah pusat memediasi atau memfasilitasi agar ada perda yang diakui oleh pemprov dan DPR dan masyarakat terkait pengaturan. Kalau memang Perda no 1/2007 itu tidak diakui, mungkin ada revisi atau perubahan atau dikonstruksi ulang.” Jelas Budi.
Dua pekan lalu, Kementerian Dalam Negeri menggelar evaluasi pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Dari evaluasi terlihat penyaluran dana otsus tidak maksimal karena tidak ada payung hukumnya. Kemendagri akhirnya berniat membuat Peraturan Mendagri soal dana otsus. Permendagri tersebut diperkirakan keluar Januari mendatang. (Tam/Ary)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: