DPR dan Pemerintah Papua diminta Dilibatkan dalam Penyusunan Permen Otonomi Khusus

(Jakarta) Dewan Perwakilan Rakyat Papua meminta Kementerian Dalam Negeri melibatkan DPR dan pemerintah Papua dalam penyusunan peraturan menteri tentang panduan pengelolaan dana otonomi khusus. Ketua Komisi Pemerintahan DPR Papua Ruben Magai mengatakan, lembaganya bisa berbagi pengalaman karena pernah menyusun perda serupa soal pembagian dana otonomi khusus itu.

 

“Ini harus buat sama-sama dengan pemerintah provinsi Papua Barat dan papua. Dalam hal ini, DPR harus dilibatkan, masa depan dan pikiran Kementerian Dalam Negeri seperti apa. Kami berharap, harus evaluasi lagi dan disandingkan lagi dengan perdasus no 1/2007. Pikiran DPR papua dan Papua Barat harus masuk di dalam, karena itu dalam rangka pemberdayaan sesuai dengan Undang-undang Otsus.” Tegas Ruben.

 

Anggota DPR Papua Ruben Manggai juga meminta pemerintah pusat turut mengawasi penggunaan dana otonomi khusus.

 

Sebelumnya, evaluasi Kementerian Dalam Negeri menyatakan tidak adanya payung hukum dalam panduan pengelolaan dana otonomi khusus menghambat penggunaan dana tambahan tersebut. Sebab, gubernur menolak menandatangani peraturan daerah tentang Pedoman Penggunaan Dana Otsus. (Gur/Ary)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: